Pada 21/02/25 ribuan massa turun ke jalan untuk aksi #IndonesiaGelap, mahasiswa, pekerja, buruh dan bahkan ibu-ibu turut ikut ke jalan untuk menyuarakan suara mereka atas ketidakadilan yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan efisiensi di beberapa sektor, termasuk sektor pendidikan. Yang membuat geli adalah ketika melakukan efisiensi ke sektor yang penting, pemerintah justru tidak memangkas sektor kementerian pertahanan dan kepolisian dan justru mengangkat staf khusus menteri pertahanan baru. 

Mengutip BBC Indonesia, pemerintah memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dari alokasi awal Rp1.160,1 triliun untuk 2025. Pendidikan yang seharusnya menjadi sentra utama dalam sebuah sistem negara namun justru di pangkas habis-habisan. Pemotongan dana pendidikan memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Dengan berkurangnya dana, sekolah-sekolah negeri yang menjadi harapan bagi masyarakat miskin semakin sulit memberikan pendidikan yang layak. Fasilitas yang terbatas, jumlah guru yang kurang, serta kurikulum yang tidak diperbarui menjadi tantangan besar. Akibatnya, akses terhadap pendidikan berkualitas semakin bergeser ke sekolah-sekolah swasta yang mahal, yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan ekonomi atas.

Lebih dari itu, pemotongan dana pendidikan juga mengurangi kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Dalam banyak keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pendidikan anak laki-laki sering kali diprioritaskan dibandingkan anak perempuan. Perempuan seringkali menghadapi hambatan struktural yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik dalam bentuk norma sosial yang membatasi peran mereka dalam pendidikan maupun kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada akses yang setara.

Pendidikan adalah Alat Pembebasan 

Paulo Freire dalam bukunya yang berjudul Pedagogy of the Oppressed,  ia menjelaskan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu dari guru ke murid, tetapi juga proses emansipasi dari kesadaran palsu menuju kesadaran kritis. Melalui pendidikan, individu dapat memahami struktur penindasan dan bergerak melawannya. Namun, bagaimana jika pendidikan justru dipinggirkan?

Pemotongan dana pendidikan di Indonesia mencerminkan bagaimana negara mengabaikan peran strategis pendidikan dalam membangun kesadaran kritis masyarakat. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas semakin sulit, peluang bagi kelompok tertindas termasuk perempuan untuk melawan ketidakadilan menjadi semakin sempit.

Mengikuti pemikiran Freire, Henry Giroux menekankan bahwa pendidikan adalah pilar utama demokrasi. Dalam konsepnya tentang "pendidikan kritis", Giroux menegaskan bahwa tanpa pendidikan yang memberdayakan rakyat, demokrasi hanya akan menjadi slogan kosong. Pendidikan seharusnya menjadi ruang untuk berpikir kritis, bertanya, dan menantang status quo. Namun, di Indonesia, pemangkasan dana pendidikan justru menghambat proses ini.

Giroux berpendapat bahwa tanpa pendidikan kritis, masyarakat tidak akan memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka tidak akan mampu mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam situasi seperti ini, oligarki dan kekuasaan yang tidak demokratis akan semakin menguat, sementara rakyat semakin kehilangan suara mereka dalam pemerintahan.

Ketika negara mengurangi alokasi anggaran pendidikan, yang paling terdampak adalah kelompok yang selama ini sudah termarjinalkan: perempuan dari kelas ekonomi bawah. Pendidikan yang berkualitas semakin menjadi barang mahal, membuat akses perempuan terhadap ruang belajar dan pemberdayaan semakin terbatas. Padahal, pendidikan adalah kunci bagi perempuan untuk keluar dari rantai patriarki dan ketidakadilan struktural.

Dari Mahasiswa Sampai Aliansi Ibu-Ibu Turun ke Jalan

Mengutip detik.com, seorang ibu bernama Raden Roro Neno ikut menyampaikan orasinya dari atas mobil komando 20/02/25. Ibu Roro tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Aliansi Emak-Emak Indonesia, ia berdiri di atas mobil komando dan menyerukan kepada mahasiswa agar tidak membiarkan diri mereka ditekan oleh oligarki.

"Wahai rakyat Indonesia dengarkanlah dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, kalian adalah rakyat Indonesia asli. Jangan mau kalian diinjak-injak oleh oligarki. Mereka itu numpang di sini, sementara para pejabat menjadi keset mereka," kata Ibu Roro di lokasi, Kamis (20/2/2025).

Roro juga menyinggung perihal makan siang gratis menurutnya, pendidikan gratis lebih penting daripada makan siang gratis ini. Masyarakat lebih membutuhkan pendidikan dibandingkan makan gratis. 

"Kita butuh pendidkan gratis, bukan makan gratis. Makan gratis akan menjadi apa? Kotoran, menjadi tai. Sementara pendidikan gratis, mendidik anak bangsa menjadi bermartabat," Ucap Ibu Roro dengan lantang. 

Gerakan lain dari perempuan ialah kelompok ibu-ibu yang berpartisipasi dalam aksi #IndonesiaGelap ialah Ibu Nada dan kawannya yang membawakan makanan cemilan serta air minum untuk mahasiswa dan rekan-rekan yang ikut berdemonstrasi. 

Mengutip Tempo.co, Ia mengatakan bahwa ini adalah ide dari sekumpulan ibu-ibu yang peduli terhadap gerakan mahasiswa. Ia dan rekan-rekannya menginisiasi menyediakan camilan karena tidak bisa ikut berdemonstrasi. 

“Jadi sebenarnya ini kami ya inisiatif ibu-ibu aja temenan, terus emang karena melihat adek-adek hari ini mau demo, kita pengen nyumbang. yang kita sumbang ya makanan gitu. jadi ya kita ke sini bawa makanan buat semangatnya adek-adek (mahasiswa),” kata Ibu Nada saat diwawancarai di area sekitar Patung Kuda. 

Aksi #IndonesiaGelap memberikan bukti bahwa masyarakat tidak tinggal diam dengan situasi yang terjadi saat ini. Semua elemen masyarakat dari mahasiswa, kelompok disabilitas sampai aliansi ibu-ibu ikut menyuarakan tuntutan yang tidak berpihak pada rakyat. Indonesia masih diliputi kegelapan, kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo masih belum memberikan harapan, dan suara kita tetap dibutuhkan.