Perempuan Penting Terlibat dalam Politik

Adanya kebijakan affirmatif kuota 30% dalam keterwakilan perempuan di dalam politik memang sudah cukup baik. Namun, dalam memenuhi kuota 30% saat ini belum benar-benar tercapai. Menurut kompas.id dari semua partai politik peserta pemilu, hanya PKS yang mencalonkan setidaknya 30% perempuan dari total calon legislatif yang didaftarkan di seluruh daerah pemilihan untuk DPR.

Menurut data BPS pada tahun 2023, keterwakilan perempuan hanya mencapai 22.14%. Padahal Keterwakilan perempuan seharusnya sesuai dengan amanat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang disepakati oleh PBB. Ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Akan tetapi, pemenuhan 30% hanya dianggap sebagai formalitas saja sehingga praktiknya tidak benar-benar dijalankan.

Kehadiran perempuan dalam ranah politik sangat penting untuk memperjuangkan isu-isu perempuan melalui komisi legislatif, berkontribusi untuk membuat kebijakan yang sesuai kebutuhan perempuan yang menangani akar permasalahan yang dihadapi perempuan, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, dan keamanan, ide tentang peraturan perundang-undangan yang mendukung perempuan dan anak di ruang publik. Partisipasi perempuan dalam politik masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki dimana perempuan selalu dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. 

Masih Selalu ada anggapan bahwa perempuan tidak bisa memimpin sehingga kesempatan perempuan untuk maju dalam politik masih sulit. Padahal Sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, perempuan memiliki hak yang setara dengan gender lainnya. Selain budaya patriarki yang mengakar, oligarki pun juga mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan yang memiliki kompeten yang lebih selalu kalah dengan orang yang memiliki kuasa. 

Perempuan yang Ikut dalam Politik di Dunia

Banyak perempuan hebat di seluruh dunia yang telah memainkan peran penting dalam politik, baik sebagai pemimpin nasional maupun aktivis yang memperjuangkan hak-hak politik dan sosial. 

• Angela Merkel (Jerman)

Angela Merkel mantan Kanselir Jerman, memfokuskan kebijakan-kebijakannya pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Dia mendukung peningkatan representasi perempuan dalam dunia kerja dan posisi kepemimpinan, termasuk pengenalan kuota gender di dewan direksi perusahaan besar dan reformasi untuk mengurangi kesenjangan upah gender. Merkel mendorong transparansi gaji dan pelaporan perbedaan upah antara pria dan wanita sebagai bagian dari upayanya untuk mempromosikan kesetaraan di sektor swasta.

Selain itu, Merkel memperjuangkan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender dan meningkatkan kesejahteraan perempuan. Kebijakan-kebijakan yang diluncurkannya termasuk perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, serta program sosial yang memperbaiki akses perempuan terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan. Merkel juga mendukung kebijakan keluarga yang membantu perempuan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi, mencerminkan komitmennya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan di Jerman.

• Ellen Johnson Sirleaf

Mantan Presiden Liberia, memfokuskan kebijakan-kebijakannya pada pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan mereka. Dia mendorong peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan serta mendukung program-program yang mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi. Sirleaf memperkenalkan pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha kecil yang dimiliki oleh perempuan sebagai bagian dari upayanya untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan di Liberia.

Selain itu, Sirleaf berfokus pada perlindungan hukum dan hak asasi manusia dengan melaksanakan reformasi hukum untuk melawan kekerasan berbasis gender dan praktik-praktik merugikan seperti mutilasi genital perempuan. Dia mendukung pembentukan lembaga yang memberikan bantuan hukum dan dukungan kepada korban kekerasan serta meluncurkan kampanye kesadaran tentang isu-isu gender. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen Sirleaf terhadap menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan di Liberia.

• Sheikh Hasina Wajed

Perdana Menteri Bangladesh, telah menerapkan sejumlah kebijakan penting untuk mendukung pemberdayaan perempuan selama masa kepemimpinannya. Dia memprioritaskan program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, termasuk beasiswa dan sekolah gratis untuk anak perempuan, serta pelatihan vokasi dan dukungan bagi usaha kecil yang dimiliki oleh perempuan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan di Bangladesh.

Selain itu, Hasina memperkenalkan undang-undang dan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Dia memperkuat hukum untuk melawan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, serta membentuk komisi dan pusat krisis untuk memberikan bantuan kepada korban. Kampanye kesadaran juga diluncurkan untuk mengatasi isu-isu kekerasan terhadap perempuan, mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak perempuan.

Hasina juga mendorong partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan dengan memberikan dukungan untuk perempuan di posisi pemerintahan dan politik. Upaya ini termasuk meningkatkan representasi perempuan di berbagai tingkat pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil, mencerminkan upaya Hasina untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan di Bangladesh.

• Tsai Ing-wen

Presiden Taiwan, telah membuat beberapa kebijakan signifikan terkait pemberdayaan perempuan selama masa kepemimpinannya. Dalam upayanya untuk mempromosikan kesetaraan gender, Tsai mengedepankan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan hak dan kesejahteraan perempuan di Taiwan. Kebijakan-kebijakan ini mencakup perbaikan dalam akses ke layanan kesehatan, perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan dukungan untuk perempuan dalam dunia kerja.

Salah satu pencapaian penting di bawah kepemimpinan Tsai adalah perundang-undangan yang mendukung kesetaraan upah dan mengurangi kesenjangan gender dalam dunia kerja. Tsai juga berkomitmen untuk meningkatkan representasi perempuan di posisi-posisi kepemimpinan, baik di sektor publik maupun swasta. Dengan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik dan pembuatan kebijakan, Tsai berusaha menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara.

Selain itu, Tsai Ing-wen mendukung reformasi dalam sistem pendidikan untuk memastikan bahwa anak perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan peluang pengembangan diri. Dia juga mempromosikan kampanye kesadaran tentang isu-isu gender dan kekerasan berbasis gender, dengan tujuan untuk mengubah norma sosial dan budaya yang sering menghambat kemajuan perempuan. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen Tsai terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Taiwan.

• Jacinda Ardern

Mantan Perdana Menteri Selandia Baru, dikenal karena berbagai kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan selama masa kepemimpinannya. Di bawah kepemimpinan Ardern, Selandia Baru meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mempromosikan hak-hak perempuan. Salah satu kebijakan utama adalah perpanjangan cuti melahirkan dan cuti ayah yang memberikan dukungan lebih besar kepada orang tua baru, membantu mereka menyeimbangkan tanggung jawab kerja dan keluarga.

Ardern juga memimpin reformasi dalam perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintahannya meningkatkan dana untuk layanan dukungan bagi korban kekerasan domestik dan mengimplementasikan kebijakan yang memperkuat perlindungan hukum. Ini termasuk pembiayaan tambahan untuk tempat perlindungan dan layanan konseling, serta pelatihan untuk aparat penegak hukum dan profesional kesehatan untuk menangani kasus kekerasan dengan lebih efektif.

Selain itu, Ardern mendorong kebijakan kesetaraan upah dan perwakilan perempuan di sektor publik. Di bawah kepemimpinannya, Selandia Baru melaksanakan kebijakan yang menargetkan kesenjangan upah gender dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih besar ke posisi kepemimpinan. Ardern juga secara aktif mempromosikan kesetaraan dalam pendidikan dan peluang karir, dengan program yang dirancang untuk mengatasi stereotip gender dan menyediakan dukungan untuk perempuan di berbagai bidang profesi. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan komitmen Ardern terhadap penciptaan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan.

Perlu diketahui bahwa perempuan bisa masuk ke dalam dunia politik bila kesetaraan gender juga tercapai. Maka dari itu, perlunya kerjasama antar elemen negara dan juga masyarakat itu sendiri. Perlunya perempuan hadir dalam politik untuk menciptakan kebijakan yang memberikan solusi dari permasalahan perempuan yang dihadapi. 

Tim PerempuanThreads

Share On :